Banyak Pemerintahan Manfaatkan Pandemi Corona untuk Batasi Kebebasan Berpendapat

Banyak Pemerintahan Manfaatkan Pandemi Corona untuk Batasi Kebebasan Berpendapat

Banyak Pemerintahan Manfaatkan Pandemi Corona untuk Batasi Kebebasan Berpendapat

Banyak Pemerintahan Manfaatkan Pandemi Corona untuk Batasi Kebebasan Berpendapat – Kebebasan berpendapat internet makin terbatasi. Yang mengakibatkan penurunan tahunan ke-10 berturut-turut dalam indeks kebebasan internet. Demikian yang tersebutkan dalam laporan tahunan lembaga hak asasi Freedom House,Washington yang rilis hari Rabu (14/10). Mengutip dari https://elbuenumc.org/

Mengutip dari http://ratutogel.com/ Laporan tahunan terbaru Freedom House menyebutkan, pihak berwenang puluhan negara telah memanfaatkan wabah Covid-19 “untuk membenarkan pengawasan.¬† Yang lebih luas dan membatasi akses terhadap teknologi baru yang anggap terlalu mengganggu.”

Hal ini mengarah pada peningkatan sensor terhadap pengungkapan pendapat dan penerapan sistem teknologi untuk kontrol sosial, kata Freedom House.

“Pandemi telah mempercepat ketergantungan masyarakat pada teknologi digital, pada saat internet menjadi semakin tidak bebas,” kata Direktur Freedom House, Michael Abramowitz. “Tanpa perlindungan yang memadai untuk privasi dan supremasi hukum, teknologi ini dapat dengan mudah gunakan untuk represi politik.”

Kebebasan Berpendapat  Internet Makin Terbatasi

Gunakan teknologi untuk atasi corona dan batasi kebebasan

Indeks internet Freedom House berdasarkan pada skor yang berikan pada skala 100 poin untuk 65 negara yang teliti. Indeks itu menunjukkan penurunan dalam kebebasan internet selama 10 tahun berturut-turut. Skala tersebut berdasarkan pada 21 indikator yang berkaitan dengan hambatan terhadap akses, pembatasan terhadap konten dan pelanggaran hak pengguna internet.

Cina sebut dalam laporan Freedom House sebagai negara dengan peringkat terburuk selama enam tahun berturut-turut. Pihak berwenang Cina “menggabungkan penerapan teknologi rendah dan tinggi tidak hanya untuk mengelola wabah virus corona, melainkan juga untuk mencegah pengguna internet berbagi informasi dari sumber independen yang bertentangan dengan narasi resmi.”

Laporan itu mengatakan, tren pengawasan internet kini berkembang menuju “otoriterisme digital” gaya Cina, yang mulai menjadi tren global, karena banyak pemerintahan yang menirunya dan memberlakukan peraturan mereka sendiri.

Freedom House mengatakan, dari sekitar 3,8 miliar orang yang menggunakan internet, hanya 20 persen yang tinggal pada negara-negara dengan internet gratis, 32 persen tinggal pada negara-negara “sebagian gratis”, sementara 35 persen berada pada tempat-tempat di mana aktivitas online tidak gratis.

Skor Amerika turun

Laporan Freedom House juga menyebutkan adanya penurunan kebebasan yang mencolok pada negara-negara, di mana pihak berwenangnya telah memberlakukan penutupan internet, termasuk Myanmar, Kyrgyzstan, India, dan di Rwanda. “Berbagai spyware canggih yang gunakan untuk memantau dan mengintimidasi para penentang kebijakan pemerintah”, kata Freedom House lebih lanjut dalam laporannya.

Amerika Serikat tetap berada antara negara-negara dengan peringkat internet yang relatif bebas, namun mengalami penurunan skor, karena meningkatnya pengawasan oleh penegak hukum terhadap gerakan protes, adanya perintah eksekutif untuk mengatur penggunaan jejaring sosial, dan disinformasi yang disebarkan Presiden Donald Trump.

Selain itu, pemerintah AS juga melarang aplikasi TikTok dan Wechat yang berasal dari Cina. Larangan aplikasi tersebut tergambarkan Freedom House sebagai “tanggapan sewenang-wenang dan tidak proporsional terhadap risiko ” yang berasal dari layanan itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *